DPRD Bitung Tanggapi Instruksi Presiden Prabowo: Perjadin Berjamaah di Era Efisiensi

Kinerja dan kepedulian anggota DPRD Kota Bitung saat ini tengah menjadi sorotan publik. Di tengah situasi pengetatan anggaran yang berlaku secara nasional, hampir seluruh perwakilan rakyat di Kota Cakalang tersebut dilaporkan melakukan perjalanan dinas (Perjadin) ke luar daerah secara serentak. Tindakan ini memicu kontroversi dan kritik dari masyarakat yang menganggapnya sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan Presiden mengenai Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya efisiensi anggaran untuk tahun 2025, dengan total anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun. Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50% dan pengurangan kegiatan seremonial serta studi banding yang dinilai tidak produktif.

Konteks Kebijakan Efisiensi

Dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Efisiensi anggaran menjadi langkah strategis agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Rekam Jejak DPRD Bitung yang Buruk

Ironisnya, meskipun DPRD Bitung memiliki catatan buruk terkait perjalanan dinas, sikap mereka seolah tidak berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dugaan penyalahgunaan anggaran yang menunjukkan bahwa praktis perjalanan dinas ini berpotensi merugikan negara.

Kerugian Negara yang Signifikan

Data yang telah dikumpulkan mencatat bahwa selama tahun anggaran 2022-2023, dugaan kerugian negara akibat praktik serupa mencapai angka fantastis sebesar Rp3.357.476.162. Hingga kini, proses hukum terkait kasus ini masih berlangsung, meskipun enam orang terdakwa sudah ditahan di Rutan Malendeng.

• Jumlah terdakwa yang ditahan: 6 orang
• Kerugian negara: Rp3.357.476.162
• Proses hukum masih berjalan
• Jumlah terdakwa yang belum ditangkap: 13 orang
• Fasilitas negara yang dinikmati: masih ada terdakwa yang bebas

Tanggapan dari Pihak DPRD

Usaha untuk mengonfirmasi situasi ini kepada Sekretaris DPRD Kota Bitung, Albert Sarese, tidak membuahkan hasil. Sejak Selasa (7/3/2026) hingga Rabu (8/3/2026), pesan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp tidak mendapat respons, meskipun statusnya menunjukkan bahwa ia aktif. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dari pihak yang seharusnya memberikan penjelasan kepada publik.

Keterlibatan Pimpinan DPRD

Ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Ganap, juga tidak memberikan pernyataan terkait urgensi perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama di tengah instruksi efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sikap ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan integritas dan komitmen anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka.

Kritik dari Praktisi Hukum

Menanggapi fenomena ini, praktisi hukum terkemuka di Kota Bitung, Allan Bidara, S.H., memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, seharusnya menjadi contoh dalam menghormati konstitusi dan menjalankan instruksi presiden dengan baik.

Pentingnya Mengikuti Instruksi Presiden

Menurut Allan, instruksi presiden bukanlah sekadar himbauan, melainkan sebuah keharusan yang wajib diikuti. Ia menyarankan agar jika ada hal-hal penting yang memerlukan kehadiran, cukup mengirimkan perwakilan saja daripada seluruh rombongan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang tidak perlu dan mendukung upaya efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Persepsi Masyarakat Terhadap DPRD Bitung

Kondisi semacam ini memicu spekulasi di masyarakat bahwa DPRD Kota Bitung tampaknya tidak belajar dari kasus hukum yang menimpa rekan mereka sebelumnya. Perjalanan dinas secara berjamaah ini dianggap sebagai langkah yang tidak etis dan tidak sensitif terhadap situasi ekonomi yang sedang sulit, serta upaya penghematan yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.

Harapan untuk Perubahan

Ke depannya, masyarakat berharap agar DPRD Kota Bitung dapat lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Sikap transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini dapat terjaga dan tidak lagi ternoda oleh tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, penting bagi anggota DPRD untuk menyadari bahwa mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga suara dan harapan dari masyarakat yang telah memilih mereka. Keberanian untuk mengambil langkah efisiensi dan menghindari perjalanan dinas yang tidak perlu akan menjadi langkah positif dalam membangun citra DPRD yang lebih baik di mata publik.

➡️ Baca Juga: DKR Ungkap Dugaan Tarif Tinggi untuk Pemeriksaan Catin di Puskesmas Kutabumi

➡️ Baca Juga: Transformasi Hard Skill Menjadi Bisnis Terukur yang Mampu Berkembang Pesat