Sekda M. Nasir Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2027 untuk Mendorong Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah

Dalam upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Nanggroe pada Rabu, 8 April 2026. Forum ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah strategis yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Pentingnya Forum Konsultasi Publik RKPA 2027

Dalam sambutannya, M. Nasir menekankan bahwa forum konsultasi publik adalah tahapan krusial dalam merancang pembangunan daerah yang lebih terarah. Ia menggarisbawahi pentingnya kegiatan ini sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, forum ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional.

“Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah,” terangnya.

Peran Pemangku Kepentingan

Dalam konteks ini, M. Nasir mengajak semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, serta penyusunan indikator kinerja yang tidak relevan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

• Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
• Memastikan keselarasan antara program daerah dan nasional.
• Menanggulangi potensi tumpang tindih program.
• Menyusun indikator kinerja yang relevan.
• Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak.

RKPA 2027: Jembatan antara Rencana Daerah dan Nasional

M. Nasir juga menyoroti pentingnya RKPA Tahun 2027 sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional. Konsistensi dan keselarasan dalam perencanaan menjadi kunci agar implementasi pembangunan dapat berjalan efektif di lapangan.

Tema pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Aceh untuk tahun 2027 adalah percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema ini dibagi menjadi sepuluh prioritas utama yang mencakup:

• Penguatan syariat Islam.
• Penurunan angka kemiskinan.
• Penciptaan lapangan kerja.
• Transformasi digital.
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Tantangan Makro Pembangunan Aceh

M. Nasir memaparkan sejumlah indikator makro yang menjadi tantangan bagi pembangunan Aceh. Hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat mencapai 2,97 persen, yang sebagian besar dipengaruhi oleh bencana alam yang melanda Aceh di akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditetapkan sebesar 6,6 persen.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen, dengan target penurunan menjadi antara 6,39 hingga 7,39 persen pada tahun 2029. M. Nasir menekankan bahwa pencapaian ini memerlukan upaya yang terencana melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Stabilitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah juga disoroti, terutama dalam konteks inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dianggap sebagai langkah yang sangat penting.

“Kita perlu fokus pada penguatan ekonomi rakyat agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap program yang dijalankan,” tambahnya.

Integrasi Perencanaan dan Penanggulangan Bencana

Aceh, sebagai daerah yang rawan bencana, diharapkan dapat mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana. Ini termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. M. Nasir mengingatkan bahwa pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko yang ada.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah dari berbagai ancaman,” ujarnya.

Partisipasi Aktif dalam Mewujudkan Kebijakan yang Relevan

Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif memberikan masukan demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan perencanaan yang lebih baik.

“Setiap masukan yang diberikan akan sangat berharga dalam menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup M. Nasir.

Dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik RKPA 2027 ini, diharapkan akan tercipta kesepakatan yang kuat antara berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan ide-ide kreatif untuk pembangunan Aceh yang lebih baik di masa depan.

➡️ Baca Juga: BKKBN Sumut Luncurkan Posko Layanan Mudik di Stasiun Medan dengan Cek Kesehatan dan Konseling

➡️ Baca Juga: Gelar Halalbihalal, Megawati Bahas Geopolitik Bersama Dubes Negara Sahabat