Fenomena penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia kini telah menjadi isu yang lebih dari sekadar angka statistik; hal ini merupakan sinyal peringatan yang membahayakan masa depan ekonomi negara. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penelitian dari BRIN, jumlah kelas menengah telah menyusut secara drastis dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi sekitar 48,27 juta jiwa. Bahkan, angka ini diperkirakan akan menyusut lebih jauh hingga mencapai 46,7 juta jiwa, yang berarti hanya tersisa 16,6 persen dari total populasi. Di sisi lain, kelompok Aspiring Middle Class (AMC), yang terdiri dari individu yang berada di atas garis kemiskinan tetapi belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi, meningkat hingga mencakup lebih dari separuh populasi Indonesia.
Terjebak dalam Kebijakan yang Abu-Abu
Keberadaan kelas menengah sepertinya sering terabaikan dalam perhatian pemerintah. Dari sudut pandang kalkulasi politik, kelas menengah dianggap kurang menarik karena jumlahnya yang relatif sedikit, sehingga tidak mampu mendukung calon pemimpin dalam pemilihan umum untuk meraih kekuasaan. Kebijakan dan strategi politik pemerintah, terutama dalam hal bantuan sosial, selama ini lebih terfokus untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan melindungi kelompok yang paling rentan. Kelompok ini mewakili suara pemilih terbesar yang membutuhkan perlindungan langsung.
Akibat dari fokus yang sempit pada redistribusi jangka pendek, kelas menengah dan AMC terjun ke dalam “wilayah abu-abu”. Mereka dianggap cukup mampu untuk tidak layak menerima bantuan sosial, sementara kenyataannya, banyak yang terlalu rapuh untuk bertahan secara mandiri ketika menghadapi guncangan ekonomi. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya pendidikan, atau lonjakan harga kebutuhan pokok, mereka tidak memiliki bantalan risiko sosial yang dapat melindungi mereka.
Dampak Ekonomi yang Tergerus
Di sisi lain, ruang gerak ekonomi kelas menengah semakin terjepit oleh berbagai kewajiban fiskal, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, kontribusi mandiri terhadap BPJS, dan penyesuaian tarif untuk kebutuhan dasar. Beban ini semakin diperberat dengan dominasi pekerjaan baru yang bersifat informal dan berproduktivitas rendah, seperti dalam ekonomi gig, yang tidak memberikan stabilitas pendapatan maupun perlindungan kerja yang memadai. Oleh karena itu, banyak keluarga kelas menengah terpaksa harus berhemat secara ekstrem demi kelangsungan hidup.
Pentingnya Memperhatikan Kelas Menengah
Menjaga perhatian terhadap kelas menengah adalah langkah penting untuk memberdayakan kelompok bawah. Mengabaikan kelas menengah demi fokus pada bantuan sosial jangka pendek adalah kesalahan strategi ekonomi yang serius. Pemerintah perlu menyadari bahwa memprioritaskan kelas menengah bukan berarti mengabaikan kelas bawah, melainkan merupakan metode paling efektif untuk memberdayakan mereka secara berkelanjutan.
Laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kelas menengah adalah inti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa alasan yang mendasari hal ini antara lain:
- Kelas menengah memiliki daya beli yang signifikan, mendorong pertumbuhan pasar domestik.
- Mereka berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja melalui usaha kecil dan menengah.
- Kelas menengah berperan dalam investasi pendidikan dan kesehatan, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Mereka menjadi pendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru.
- Kelas menengah berperan dalam stabilitas sosial dan politik, yang penting bagi pertumbuhan jangka panjang.
Apabila mesin mobilitas sosial ini dibiarkan rusak, maka kesempatan bagi kelompok miskin untuk naik kelas akan semakin tertutup. Tanpa adanya kelas menengah yang kuat dan berkembang, lapangan kerja yang produktif akan semakin langka, dan kelompok bawah akan terus bergantung pada bantuan sosial yang tidak menciptakan kemandirian ekonomi.
Menyusun Kontrak Sosial Baru
Saatnya bagi pemerintah untuk merumuskan “kontrak sosial baru” yang lebih inklusif. Kebijakan sosial tidak boleh lagi hanya berfokus pada redistribusi bantuan sosial, tetapi juga harus beralih pada penciptaan pekerjaan yang bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur dan jasa modern. Selain itu, penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk asuransi pengangguran dan perlindungan bagi pekerja non-formal, untuk melindungi masyarakat dari terperosok dalam kemiskinan saat guncangan ekonomi terjadi.
Menjaga stabilitas dan pertumbuhan kelas menengah adalah kunci untuk memastikan masa depan mobilitas sosial di Indonesia. Dengan memberikan dukungan dan perlindungan kepada kelas menengah, pemerintah tidak hanya menyelamatkan satu kelompok populasi, tetapi juga membangun tangga ekonomi yang kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk keluar dari jebakan kemiskinan.
➡️ Baca Juga: Aksesoris Digital Praktis untuk Pengguna Aktif di Dunia Online Modern Kini
➡️ Baca Juga: 6 Fakta Bitcoin Ternyata Butuh Listrik Sama Kaya Seluruh Negara Argentina, ini hitungannya gimana
