Kerjasama Media di Tasikmalaya: Roni Imbroni Bahas Realita, Legalitas, dan Strategi Kemitraan Baru

Kerjasama media di Tasikmalaya menghadapi tantangan yang signifikan, terutama ketika data dan legalitas menjadi faktor penentu dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan media. Dalam konteks ini, Roni Imbroni, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, berupaya menjawab berbagai persoalan yang ada dengan pendekatan yang transparan dan realistis.

Memahami Realitas Kerjasama Media

Dalam sepekan lalu, Roni Imbroni menyampaikan pandangannya mengenai situasi terkini dalam kerjasama media. Meskipun hanya 50 media yang terdaftar secara resmi dalam sistem, kenyataannya terdapat lebih dari 80 media yang menjalin relasi dengan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah media yang beroperasi dan data yang tersedia di lembaga pemerintah.

Roni mengatakan, “Kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa angka ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.” Keterbatasan anggaran bukanlah satu-satunya isu yang dihadapi; data yang tidak akurat menjadi akar permasalahan. Dengan pertumbuhan jumlah media, termasuk yang berasal dari luar daerah, perencanaan yang sebelumnya dilakukan tidak dapat diandalkan sepenuhnya.

Pentingnya Data yang Akurat

Proses perbaikan dimulai dengan pengumpulan data yang lebih menyeluruh dan perencanaan yang lebih tepat. Roni menekankan bahwa pemetaan yang lebih komprehensif akan membantu pemerintah daerah dalam menganalisis dan memahami lanskap media secara lebih baik. “Bukan tentang kecolongan, tetapi memang kami belum memiliki data yang pasti,” tuturnya.

Legalitas Media sebagai Prioritas

Dalam menghadapi dinamika media yang semakin kompleks, Dinas Komunikasi dan Informatika Tasikmalaya mengambil langkah tegas terkait legalitas media. Roni mengungkapkan bahwa banyak media yang belum memiliki verifikasi resmi, sehingga pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama. “Kami meminta media yang belum lengkap legalitasnya untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Kami tidak ingin mengambil risiko yang bisa merugikan semua pihak,” tambahnya.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Setiap kerjasama yang dilakukan berada di bawah pengawasan ketat dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesalahan administratif bisa berakibat pada konsekuensi hukum yang serius, sehingga kehati-hatian menjadi prioritas.

Transformasi Sistem Kerjasama Media

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Tasikmalaya masih menggunakan dua skema dalam sistem kerjasama, yaitu e-katalog dan kontrak manual. Namun, Roni mengungkapkan bahwa ini adalah fase transisi menuju sistem yang sepenuhnya digital. “Kami menyadari bahwa tidak semua pihak siap untuk beralih sekaligus, tetapi kami memiliki komitmen untuk menuju ke arah yang lebih modern,” jelasnya.

Anggaran yang Beragam untuk Media

Besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing media bervariasi, bergantung pada kapasitas dan jangkauan media tersebut, mulai dari media nasional, regional, hingga lokal. Meskipun ada perbedaan, Roni memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk media lokal.

Namun, ia juga mengakui bahwa anggaran saat ini masih jauh dari harapan ideal. “Kami terus berupaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan anggaran agar lebih mencerminkan kebutuhan dan kontribusi setiap media,” tambahnya.

Kebijakan Terbaru dalam Kerjasama Pemberitaan

Baru-baru ini, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa semua kerjasama pemberitaan harus melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, tidak semua bentuk kerjasama akan sepenuhnya terpusat. Untuk kegiatan pemberitaan dan publikasi, alokasi anggaran tetap dapat dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Membangun Relasi yang Positif

Dalam penutup pernyataannya, Roni tidak hanya fokus pada angka atau sistem semata. Ia lebih menekankan pentingnya membangun relasi yang harmonis antara pemerintah dan media. Menurutnya, media bukan hanya sekadar mitra formal, melainkan merupakan bagian integral dari komunikasi publik pemerintah.

Roni berharap agar media dapat menyajikan informasi yang positif dan mendidik, tetap kritis namun berbasis pada data yang valid. “Kami mendorong kritik yang konstruktif, tetapi harus objektif dan tidak melibatkan sentimen pribadi,” tegasnya.

Menuju Masa Depan Kemitraan yang Lebih Baik

Dengan perkembangan media yang terus berlanjut, Dinas Komunikasi dan Informatika Tasikmalaya sedang mempersiapkan diri untuk berbenah. Meskipun perubahan mungkin terjadi secara perlahan, Roni yakin bahwa langkah-langkah yang diambil akan mengarah pada sistem yang lebih baik dan kemitraan yang lebih bermakna.

Secara keseluruhan, kerjasama media di Tasikmalaya menunjukkan potensi yang besar untuk berkembang, asalkan didukung oleh data yang akurat dan legalitas yang jelas. Melalui pendekatan yang transparan dan strategis, diharapkan hubungan antara pemerintah dan media dapat semakin erat dan saling menguntungkan.

➡️ Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim: Apa yang Bisa Kita Lakukan?

➡️ Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik