Pemerintah Provinsi Lampung secara proaktif memetakan kebutuhan air permukaan dari berbagai sektor sebagai langkah strategis untuk menghadapi dampak potensial dari fenomena El Nino. Fenomena ini berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko terjadinya kekeringan yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat.
Antisipasi Perubahan Iklim melalui Pengelolaan Sumber Daya Air
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berbasis data dan terencana dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, ketersediaan air merupakan elemen krusial dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Lampung.
“El Nino yang terjadi secara berkala telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan. Penurunan debit sungai dan penyusutan volume embung yang cepat menjadi isu yang harus diperhatikan. Kenaikan kebutuhan air baku juga berpengaruh pada sektor-sektor seperti pertanian, industri, perkebunan, peternakan, dan pembangkit listrik,” jelas Yanyan Ruchyansyah, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, dalam sambutannya pada acara Mitigasi Dampak Perubahan Iklim di Balai Keratun.
Pendataan Kebutuhan Air di Berbagai Sektor
Dalam upaya ini, Pemprov Lampung melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) melakukan pendataan terhadap kebutuhan air permukaan yang digunakan oleh berbagai sektor usaha. Tindakan ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan mengoptimalkan sumber daya air yang ada.
Yanyan menegaskan bahwa langkah ini sangat penting mengingat posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di samping itu, pertumbuhan sektor industri dan perkebunan yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan air yang signifikan.
“Dengan data yang lengkap dan akurat, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta menjamin keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Yanyan.
Tantangan Perubahan Iklim dan Risiko Kekeringan
Perubahan iklim kini tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Pola musim yang sulit diprediksi dan curah hujan yang tidak menentu meningkatkan risiko kekeringan, sehingga memerlukan langkah-langkah proaktif dari pemerintah.
El Nino diperkirakan akan berdampak pada ketersediaan air di berbagai sumber. Penurunan debit sungai dan penyusutan volume embung yang cepat dapat meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan air baku bagi masyarakat dan berbagai sektor ekonomi.
Pemetaan Kebutuhan Air yang Komprehensif
Oleh karena itu, Pemprov Lampung akan memanfaatkan hasil pendataan untuk menyusun peta kebutuhan air yang lebih komprehensif. Data ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang berpotensi mengalami defisit air selama musim kemarau.
Pemetaan ini juga akan menjadi dasar bagi penentuan kebijakan mitigasi perubahan iklim serta prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dalam menentukan prioritas tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan sumber daya keuangan yang ada.
Kebijakan yang Mendukung Ketahanan Air dan Pangan
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Presiden Republik Indonesia sebelumnya menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur sumber daya air, termasuk peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026.
Kementerian Pertanian juga telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan dan mengoptimalkan semua sumber daya air yang tersedia. Pemprov Lampung menindaklanjuti arahan ini dengan melakukan pendataan kebutuhan air yang lebih rinci untuk sektor-sektor pengguna air.
Memahami Kondisi Cuaca yang Berubah
Eva Nurhayati, M.Si dari BMKG mengungkapkan bahwa Juli 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu periode paling kering yang pernah tercatat sejak 1991, dengan musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga November 2026.
Hermawan, Sekretaris Dinas PSDA Lampung, menuturkan bahwa informasi dari BMKG menunjukkan bahwa fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah rata-rata normal, sehingga musim kemarau bisa berlangsung lebih lama dan lebih kering.
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
“Pendataan ini akan menjadi dasar dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah,” terang Hermawan.
Kebutuhan air di Lampung terus meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, industri tapioka, hingga peternakan dan pertambangan.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan Sektor Swasta
Oleh karena itu, Pemprov Lampung mengajak perusahaan dan instansi dari berbagai sektor untuk menyampaikan data penggunaan air dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat dari para pengguna air sangat penting agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan dan potensi ketersediaan air dengan lebih tepat.
Pendataan ini juga diarahkan agar kebijakan pengelolaan air tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah ingin memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi kekeringan tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan iklim investasi di Lampung.
Mitigasi dan Adaptasi untuk Keberlanjutan
“Mitigasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang diambil harus adil dan tidak mengganggu iklim investasi, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya air,” kata Hermawan.
Pemprov Lampung juga mengaitkan penguatan kebijakan berbasis data dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Menjaga Ketersediaan Air untuk Masa Depan
Dengan pemetaan kebutuhan air yang lebih terukur, pemerintah berharap dapat mengantisipasi risiko kekurangan air selama musim kemarau lebih awal. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, melindungi sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta memastikan kegiatan industri dan usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya air di Lampung.
➡️ Baca Juga: Waket DPRD Tegaskan Kadis LH Rio Lecehkan Lembaga, Dua Kali Tidak Hadir di Undangan
➡️ Baca Juga: Aplikasi Viral untuk Backup Data Digital Otomatis dan Aman Tanpa Kesulitan
