PT MPK Diperintahkan Bayar Rp55,4 Juta dan Bongkar Aset di Lahan Pemda Setelah Kalah di Pengadilan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengeluarkan keputusan penting yang berdampak signifikan bagi PT Malik Parking Kepri (MPK). Dalam putusan tersebut, PT MPK dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam kontrak pengelolaan parkir di Pelabuhan Taman Bunga. Keputusan ini bukan hanya mengharuskan perusahaan tersebut untuk membayar denda, tetapi juga untuk membongkar aset-aset yang dimiliki di lahan milik pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Putusan Pengadilan dan Konsekuensinya

Pada Rabu, tanggal 30 September 2026, majelis hakim membacakan keputusan dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2026/PN Tbk, yang menyatakan bahwa PT MPK diwajibkan untuk membayar sejumlah Rp55.425.000 kepada Pemerintah Kabupaten Karimun. Selain itu, perusahaan ini juga diperintahkan untuk membongkar dan memindahkan seluruh aset yang ada di lahan parkir.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah lama menjalin kerjasama dengan PT MPK, namun perjanjian tersebut dinyatakan berakhir sejak 22 Juli 2026. Hal ini diungkapkan oleh DP. Agus Rosita, kuasa hukum dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tohap Siahaan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respons hukum terhadap tuduhan bahwa penghentian kerjasama dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah.

Pemeriksaan dan Bukti di Pengadilan

Rosita menjelaskan bahwa selama proses pengadilan, berbagai bukti telah diperiksa, termasuk perjanjian awal, surat teguran, bukti pembayaran, dan keterangan saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT MPK memang telah melakukan wanprestasi, sehingga penghentian kerjasama oleh Dinas Perhubungan dinyatakan sah menurut mekanisme yang telah disepakati sebelumnya.

• Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada 20 November 2025.
• Kewajiban menyetorkan kontribusi tetap sebesar Rp90 juta per tahun.
• Kontribusi bulanan yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
• Teguran tertulis yang telah disampaikan kepada PT MPK.
• Proses pengakhiran kerjasama yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kewajiban Pembayaran dan Denda

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan bahwa PT MPK wajib membayar kontribusi tetap untuk periode April hingga Juli 2026 dengan total sebesar Rp30 juta, ditambah denda untuk keterlambatan pembayaran yang mencapai Rp25,425 juta. Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT MPK adalah Rp55,425 juta, yang harus dilunasi secara tunai dan sekaligus melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karimun.

Aset yang Harus Dibongkar

Lebih dari sekadar kewajiban finansial, pengadilan juga memerintahkan PT MPK untuk membongkar dan memindahkan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk gate masuk dan keluar, sistem CCTV, serta bangunan server yang digunakan di kawasan parkir Pelabuhan Taman Bunga. Hal ini harus diselesaikan hingga lahan tersebut kembali dalam keadaan kosong.

Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan

Menurut perjanjian awal, PT MPK memiliki kewajiban untuk menyetorkan kontribusi tetap dengan total Rp90 juta setiap tahun, atau Rp7,5 juta setiap bulan. Namun, catatan menunjukkan bahwa kontribusi untuk bulan Februari dan Maret 2026 hanya dibayarkan pada akhir April 2026 setelah adanya teguran dari Dinas Perhubungan. Pembayaran tersebut hanya mencakup pokok kontribusi, tanpa denda keterlambatan.

Untuk periode April hingga Juli 2026, PT MPK tidak memenuhi kewajibannya meskipun masih mengelola parkir dan mendapatkan pendapatan dari kawasan tersebut. Sebelum penghentian kerjasama, Dinas Perhubungan juga telah memberikan teguran tertulis dan mengundang PT MPK untuk membahas penghentian tersebut, serta menerbitkan pemberitahuan tertulis yang menetapkan tenggang waktu 90 hari kalender.

Proses Pengakhiran Kerjasama

Pemberitahuan mengenai pengakhiran kerjasama ini dipertegas kembali melalui surat yang dikirim pada 17 Juni 2026, yang menegaskan bahwa kerjasama akan berakhir pada 22 Juli 2026. Rosita menekankan bahwa proses penghentian ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Semua tahapan, termasuk teguran dan undangan untuk diskusi, telah diikuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

• Teguran tertulis yang disampaikan sebelumnya.
• Undangan pertemuan untuk membahas penghentian.
• Pemberitahuan tertulis dengan tenggang waktu yang jelas.
• Proses penerbitan surat yang terstruktur.
• Seluruh tahapan yang diperiksa oleh pengadilan.

Pemenuhan Hak Kontraktual

Majelis hakim juga menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 11 perjanjian merupakan klausul mengenai pengakhiran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, proses pengakhiran kerjasama ini adalah pelaksanaan hak kontraktual dan bukan tindakan sewenang-wenang. Dalam perkara ini, pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak tuntutan provisi terkait sita jaminan serta tuntutan lainnya yang tidak dikabulkan.

Penolakan Tuntutan Provisi

Rosita menjelaskan bahwa penolakan tuntutan provisi merupakan hal yang bersifat prosedural dan tidak mempengaruhi substansi putusan mengenai wanprestasi, berakhirnya perjanjian, kewajiban pembayaran, serta pembongkaran aset. Pihaknya juga menghormati proses hukum lainnya yang sedang berjalan, termasuk perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta laporan-laporan di institusi penegak hukum.

Fakta Hukum yang Harus Dihormati

Rosita menekankan bahwa setiap proses hukum harus ditempatkan sesuai dengan objek dan kewenangannya masing-masing. “Selama belum ada perubahan atau pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah, putusan pengadilan merupakan fakta hukum yang wajib dihormati. Pihak yang merasa keberatan dipersilakan untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia,” tegasnya.

Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam merencanakan kembali pengelolaan parkir di Pelabuhan Taman Bunga. Pemerintah juga berencana untuk memberikan penugasan kepada PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Pentingnya Itikad Baik dalam Perjanjian

Rosita menyimpulkan bahwa putusan ini bukan sekadar kemenangan bagi Dinas Perhubungan, tetapi juga menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika kewajiban kepada daerah tidak dipenuhi, pemerintah berhak mengambil langkah untuk melindungi pelayanan publik, kepentingan masyarakat, dan keuangan daerah.

➡️ Baca Juga: Welly Kembali Diperiksa Polda Lampung

➡️ Baca Juga: Aplikasi Terbaik untuk Mengelola Keuangan Harian Agar Terkontrol dengan Mudah