DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Menjelang Akhir Masa Sidang Delapan Minggu

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kini menjadi sorotan di kalangan legislatif Indonesia. Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, Komisi III DPR RI berusaha untuk mempercepat proses pembahasannya agar bisa disahkan paling lambat pada rapat paripurna di bulan Desember 2026. Namun, untuk mencapai target tersebut, berbagai tahapan penting masih harus dilalui, termasuk penyerapan aspirasi publik dan harmonisasi dengan pemerintah.

Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa waktu efektif masa sidang yang tersisa hingga akhir tahun ini hanya sekitar delapan minggu setelah memperhitungkan masa reses. Untuk itu, Komisi III berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi, melakukan harmonisasi, serta rapat kerja dengan pemerintah. Semua langkah ini bertujuan untuk menyusun dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang merupakan bagian penting dari proses legislasi RUU ini.

Tahapan dan Target Pengesahan

Setelah semua tahapan tersebut dilalui, langkah selanjutnya adalah pengesahan tingkat pertama sebelum RUU ini dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua. Komisi III menargetkan agar seluruh rangkaian proses ini bisa selesai sebelum akhir Desember 2026.

Informasi mengenai target ini juga dikonfirmasi oleh sumber lain, menegaskan bahwa upaya untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset ini sangat serius mengingat sisa waktu yang terbatas. Habiburokhman menegaskan pentingnya untuk memperhatikan kalender masa sidang yang tersisa.

Pentingnya Aspirasi Publik

Komisi III telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun pandangan publik mengenai RUU ini. Hingga saat ini, mereka telah menggelar 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat.

• Akademisi dan pakar hukum pidana
• Organisasi advokat
• Organisasi masyarakat
• Mahasiswa
• Kelompok masyarakat lainnya

Dengan waktu pembahasan yang semakin terbatas, Komisi III tetap membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, baik melalui konsep maupun pandangan secara tertulis. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua suara masyarakat didengar dalam proses legislasi ini.

Proses Penyerapan Aspirasi

Habiburokhman menilai bahwa proses penyerapan aspirasi telah mencapai hampir maksimal, dengan berbagai pandangan mengenai RUU Perampasan Aset yang telah terpetakan. Ia juga mencatat bahwa dukungan terhadap regulasi ini cukup besar, tetapi ada juga tuntutan agar ketentuan-ketentuannya disusun dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ruang bagi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Isu-isu Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ini adalah penerapan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada putusan pemidanaan, dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB). Mekanisme ini dianggap perlu, terutama dalam situasi di mana pihak yang terkait dengan aset telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat menjalani proses pidana.

Namun, meskipun penerapan NCB diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset, hal ini tetap memerlukan kontrol pengadilan yang ketat, standar pembuktian yang jelas, mekanisme keberatan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah.

Pembuktian Terbalik dan Due Process of Law

Salah satu persoalan yang juga dibahas adalah mengenai pembuktian terbalik. DPR menekankan pentingnya merumuskan mekanisme ini dengan batasan yang jelas agar negara tidak dapat sembarangan mengambil alih aset seseorang hanya berdasar dugaan. Diperlukan bukti awal sebelum pihak yang menguasai atau memiliki harta diminta untuk menjelaskan asal-usul aset tersebut.

Mekanisme ini harus tetap berpegang pada prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil sebelum keputusan diambil terhadap harta mereka.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Tata Kelola Aset

Dalam konteks perlindungan pihak ketiga, anggota Komisi III, Endang Agustina, mengingatkan agar regulasi perampasan aset tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang memperoleh atau menguasai harta secara sah. Perlindungan ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada tata kelola aset setelah perampasan dan pembagian kewenangan antara lembaga penegak hukum. Tahapan ini mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.

Status RUU dalam Prolegnas

RUU Perampasan Aset saat ini tercatat sebagai salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Legislasi DPR, RUU ini berada di urutan nomor 6 dan merupakan usul inisiatif DPR, dengan penyusunannya ditangani oleh Komisi III.

Status RUU ini sempat menjadi perhatian publik ketika beredar informasi bahwa RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2026. Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Martin Manurung, menegaskan bahwa tidak pernah ada keputusan resmi yang mengeluarkan RUU ini dari daftar prioritas.

Komitmen Pemerintah dan DPR

Kementerian Hukum juga mencatat bahwa RUU Perampasan Aset telah disepakati untuk masuk dalam daftar prioritas legislasi. Pemerintah, DPR, dan DPD sebelumnya telah menyetujui agar RUU ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2025 dan dilanjutkan ke prioritas 2026 jika belum selesai.

Gagasan untuk membentuk regulasi mengenai perampasan aset bukanlah isu baru. DPR mencatat bahwa kajian awal mengenai RUU ini telah dilakukan oleh PPATK dan pemerintah pada periode 2008–2012, tetapi proses pembentukannya belum berhasil diselesaikan pada periode sebelumnya.

Momentum Legislatif

Momentum untuk melanjutkan legislasi RUU Perampasan Aset kembali menguat ketika pada September 2025 RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026. Sejak Januari 2026, Komisi III mulai membahas penyusunan naskah akademik dan draf RUU. Pembahasan ini diperluas melalui berbagai RDPU untuk menggali pandangan mengenai konstruksi hukum yang lebih baik dalam perampasan aset.

Dalam dokumen perencanaan strategisnya, PPATK menyebutkan bahwa keberadaan RUU ini sangat diperlukan untuk memperkuat mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana maupun aset yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan. Regulasi ini juga diarahkan untuk menjawab situasi ketika mekanisme pidana konvensional mengalami hambatan, seperti ketika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan.

Namun, DPR menekankan bahwa penguatan kemampuan negara untuk mengejar aset hasil kejahatan harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat. Standar pembuktian, kontrol pengadilan, perlindungan pihak ketiga, mekanisme keberatan, dan sistem pengawasan menjadi isu-isu penting yang perlu dipastikan sebelum RUU ini disahkan.

Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, Komisi III kini memiliki waktu efektif sekitar delapan minggu untuk menyelesaikan proses yang tersisa bersama pemerintah sebelum RUU ini bisa dibawa ke rapat paripurna dan diambil keputusan final.

➡️ Baca Juga: Wagub Aceh dan Menko Polkam Resmikan Hunian Tetap untuk Korban Bencana Aceh Utara

➡️ Baca Juga: Harga Emas Hari Ini: Apa yang Mempengaruhi Pergerakannya?