Gubernur Yulius Selvanus Minta APBD Perubahan 2026 Bebas Program Tumpang Tindih untuk Tekan Pemborosan

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang lebih ketat terkait dengan Perubahan APBD untuk tahun anggaran 2026. Di tengah tantangan yang ada, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menekankan pentingnya penghindaran program-program yang saling tumpang tindih agar anggaran dapat digunakan dengan optimal, meminimalisir potensi pemborosan.

Pengawasan Ketat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Gubernur Yulius Selvanus memberikan sinyal kuat kepada semua instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun program-program mereka. Pada Rabu, 2 September 2026, saat penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ia menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk menjaga disiplin fiskal.

“Kami harus memastikan bahwa setiap alokasi dana tidak hanya tepat sasaran tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan baik secara nasional maupun daerah,” ujar Gubernur Yulius. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemborosan yang selama ini terjadi dan mengindikasikan adanya perubahan arah dalam pengelolaan anggaran daerah.

Komitmen Terhadap Akuntabilitas dan Keterbukaan

Gubernur Yulius menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah—mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban—harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

• Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
• Keterbukaan informasi kepada publik
• Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
• Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran
• Penghindaran pemborosan sumber daya finansial

Dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip tersebut, Gubernur berharap bahwa ke depannya, masyarakat dapat melihat perubahan yang signifikan dalam cara pengelolaan anggaran daerah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Prinsip Good Governance dan Clean Government

Selain akuntabilitas, Gubernur Yulius juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip good governance dan clean government. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus bebas dari tindakan yang tidak efisien dan pemborosan, yang sering kali terjadi akibat program-program yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gubernur menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”

Rapat Paripurna Bersama DPRD

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Fransiscus Silangen, dihadiri oleh Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius, bersama dengan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan Sekretaris Provinsi Tahlis Gallang, membahas berbagai langkah strategis dalam pengelolaan APBD Perubahan 2026.

Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam rapat ini menunjukkan bahwa ada komitmen kolektif untuk memastikan setiap program yang dijalankan dapat berfungsi dengan baik dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Strategi Mengurangi Pemborosan Melalui Sinergi Program

Gubernur Yulius menekankan bahwa salah satu kunci untuk mengurangi pemborosan adalah dengan menciptakan sinergi antar program. Ia mengajak semua instansi untuk berkolaborasi dan memastikan bahwa setiap program yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan relevansi yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sinergi antar program akan memudahkan dalam pengawasan dan pelaksanaan. Kami tidak ingin ada lagi program yang hanya berjalan di tempat tanpa memberikan dampak yang signifikan,” tambahnya. Ini adalah tanda bahwa pemerintah daerah berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Menjaga Keseimbangan Antara Kebutuhan dan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBD adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang ada. Gubernur Yulius mengingatkan bahwa perencanaan yang baik adalah kunci untuk mencapai keseimbangan tersebut. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pengeluaran dapat diprioritaskan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

• Penyusunan anggaran berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
• Optimalisasi sumber daya yang tersedia.
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
• Evaluasi berkala terhadap program yang berjalan.
• Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Melalui pendekatan ini, Gubernur berharap bahwa masyarakat akan merasakan dampak positif dari setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan anggaran daerah. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya.

Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Yulius Selvanus, diharapkan Perubahan APBD 2026 akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang ketat, sinergi antar program, dan komitmen terhadap transparansi akan menjadi fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dalam menghadapi tantangan ke depan, keseriusan dan komitmen semua pihak menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

➡️ Baca Juga: Dampak Ekonomi Wabah Cyclospora pada Sektor Restoran dan Pasar Selada yang Perlu Diketahui

➡️ Baca Juga: Membangun Masyarakat Madani: Langkah-Langkah Menuju Perubahan