Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan pentingnya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta skala prioritas pembangunan yang diperlukan.
Pentingnya Penyesuaian APBD 2026
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asep Japar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, yang diadakan pada Senin, 7 September 2026. Dalam kesempatan itu, beliau memberikan klarifikasi terkait pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui penyampaian ini, Bupati Asep Japar menekankan bahwa penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat kondisi fiskal yang perlu dijaga. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
Untuk memperkuat penerimaan daerah, Pemkab Sukabumi telah merancang berbagai langkah strategis yang mencakup:
- Pemutakhiran data keuangan dan potensi daerah.
- Peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan pajak.
- Implementasi digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan.
- Optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Asep Japar menegaskan, upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Pengaruh Transfer ke Daerah (TKD)
Bupati Asep Japar juga mengakui bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 memberikan dampak terhadap kapasitas keuangan Kabupaten Sukabumi. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.
Dengan terbatasnya ruang fiskal, tidak semua usulan program pembangunan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran ini. Oleh karena itu, diperlukan penajaman skala prioritas yang mengutamakan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, dan agenda pembangunan yang dianggap strategis.
Kebijakan Alokasi Anggaran yang Jelas
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Asep Japar. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Untuk menghadapi berbagai kondisi yang memerlukan penanganan cepat, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT). BTT ini direncanakan untuk mengantisipasi berbagai keadaan darurat, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya yang mungkin dihadapi oleh masyarakat.
Prinsip Akuntabilitas dalam Penggunaan BTT
Menurut Asep Japar, penggunaan BTT akan dilakukan dengan mekanisme yang cepat dan tepat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip akuntabilitas. Ini memastikan bahwa semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Asep Japar juga menegaskan bahwa perubahan APBD tidak bisa dilihat hanya sebagai proses administratif untuk menyesuaikan struktur anggaran. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja program yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa sumber daya daerah diarahkan pada kebutuhan yang paling prioritas.
Mengevaluasi Kinerja dan Mempertajam Prioritas
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja dan memperjelas prioritas pembangunan yang harus diambil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Melalui jawaban yang disampaikan dalam rapat tersebut, pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan menjadi bagian dari tahapan pembahasan yang lebih luas antara pemerintah daerah dan DPRD, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa anggaran daerah dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sukabumi.
➡️ Baca Juga: Mistral Raih €3 Miliar, Eropa Tingkatkan Daya Saing dalam Pengembangan AI
➡️ Baca Juga: Tim Medis Puskesmas Pujon Evaluasi Kesehatan Petugas Penanganan Karhutla di Gunung Buthak
