Mpok Jupe Frozen Food Ditemukan Menyimpan Produk Tanpa Label Lengkap dan Sudah Kedaluwarsa

Jakarta – Pengawasan terhadap produk pangan di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta, serta Sudin PPKUKM Jakarta Barat melakukan peninjauan terhadap Mpok Jupe Frozen Food yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengungkapkan adanya produk pangan yang diduga tidak memenuhi ketentuan pelabelan yang berlaku.

Proses Pengawasan yang Dilakukan

Pengawasan ini diinisiasi sebagai respons terhadap laporan masyarakat pada tanggal 20 September 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 September 2026, tim mengunjungi dua lokasi yang terkait dengan usaha Mpok Jupe Frozen Food. Lokasi pertama adalah gudang yang terletak di Jalan Outer Ring Road No. 117, RT 8/RW 8, Kompleks Binamarga, sementara lokasi kedua adalah toko di Jalan Menceng Raya III/10, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pemeriksaan di Gudang dan Toko

Begitu tim tiba di lokasi gudang, mereka mendapati bahwa tempat tersebut tertutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Selanjutnya, pemeriksaan dilanjutkan ke toko tempat produk tersebut dijual. Di toko tersebut, petugas menemukan sejumlah produk pangan yang tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa, nama produsen, dan nomor izin edar yang seharusnya ada di label.

Produk-produk yang diperiksa termasuk makanan kering seperti kue, biskuit, camilan, dan permen. Selain itu, tim juga menemukan produk cokelat merek Golden Ball yang tertera memiliki masa kedaluwarsa hingga September 2026, tetapi masih berada di rak penjualan saat pemeriksaan dilakukan.

Temuan pada Produk Beku

Pemeriksaan juga mencakup kelompok produk beku di mana ditemukan berbagai jenis makanan, antara lain dimsum, roti maryam, dan makanan bento. Sayangnya, produk-produk ini juga tidak dilengkapi dengan informasi yang diwajibkan, seperti tanggal kedaluwarsa, nama produsen, dan izin edar yang diperlukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen.

Pentingnya Informasi Label Pangan

Informasi yang terdapat pada label pangan sangat penting bagi konsumen. Label yang jelas memungkinkan konsumen untuk mengetahui identitas produk, produsen, serta masa kedaluwarsa sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Ketidakpatuhan dalam hal pelabelan dapat berisiko bagi kesehatan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai pangan dan pelabelan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun, untuk menentukan apakah temuan ini termasuk pelanggaran administratif atau pelanggaran hukum lainnya, diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Verifikasi Data NIB dan Kesesuaian Lokasi

Dalam penelusuran terkait administrasi usaha, data menunjukkan bahwa kegiatan usaha Mpok Jupe Frozen Food terdaftar atas nama Supradi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 29122100049492. Usaha ini dikategorikan bergerak di bidang perdagangan eceran daging dan ikan olahan serta industri berbasis daging lumatan dan surimi. Penting untuk memverifikasi kesesuaian lokasi gudang yang terdaftar dalam data perizinan dengan lokasi operasional yang dilaporkan oleh masyarakat.

Pemeriksaan ini perlu dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah data perizinan, lokasi kegiatan usaha, dan aktivitas perdagangan yang dijalankan sudah sesuai. Tanpa verifikasi yang tepat, potensi penyalahgunaan izin dapat terjadi.

Upaya Klarifikasi dari Pihak Terkait

Redaksi telah berusaha untuk menghubungi pihak pemilik atau pengelola Mpok Jupe Frozen Food serta pihak distributor untuk meminta klarifikasi mengenai temuan ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak terkait. Pesan yang dikirimkan juga belum mendapat jawaban, menunjukkan kurangnya transparansi dari pihak Mpok Jupe Frozen Food mengenai isu ini.

Redaksi tetap membuka ruang untuk hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak yang terlibat, termasuk distributor dan pengelola usaha, agar publik mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi ini.

Pandangan Praktisi Hukum Terkait Temuan ini

Praktisi hukum Mukhlisin, SH, MH, memberikan pendapat bahwa temuan terkait produk pangan ini harus ditindaklanjuti dengan serius, karena berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen. Ia menekankan bahwa menjual produk pangan tanpa label lengkap dan yang sudah kedaluwarsa merupakan masalah yang harus ditangani berdasarkan ketentuan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen.

“Pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan bahwa penanganan dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggarannya,” ujarnya. Jika pemeriksaan lebih lanjut menemukan unsur pelanggaran yang bersifat pidana, maka proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada surat peringatan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang jelas, termasuk penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan serta pemeriksaan terhadap sumber atau produsennya. Yang paling penting, konsumen tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Tindak Lanjut dari Dinas PPKUKM

Hasil pengawasan menyatakan bahwa pihak Dinas PPKUKM akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha. Untuk produk yang dianggap tidak memenuhi ketentuan, langkah selanjutnya adalah mengembalikan produk tersebut kepada produsen. Pelaku usaha juga diminta untuk memberikan bukti dan dokumentasi terkait proses pengembalian tersebut.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa produk yang bermasalah tidak akan kembali beredar di jalur perdagangan lainnya, sehingga konsumen tetap terlindungi dari risiko kesehatan.

Harapan Publik terhadap Tindak Lanjut

Temuan ini kini menunggu tindak lanjut dari instansi terkait, termasuk proses pengembalian produk, verifikasi administrasi usaha, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap asal-usul dan distribusi produk yang bermasalah. Publik juga menantikan klarifikasi dari pihak Mpok Jupe Frozen Food serta distributor mengenai hasil pengawasan yang ditemukan.

Redaksi berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dengan harapan agar semua informasi yang diperlukan dapat diungkap secara transparan. Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait produk yang mereka konsumsi.

➡️ Baca Juga: 4 Fakta Drone Bisa Terbang Sampai 15 KM Tinggi Tapi Kenapa Dilarang di Bandara, ini alasannya

➡️ Baca Juga: Menggali Potensi Energi Angin di Indonesia